Kronologi Kisruh Ijazah Palsu Jokowi

Kasus tuduhan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas. Setelah lama menjadi kontroversi di ruang publik, akhirnya Jokowi mengambil langkah hukum dengan mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak yang dituding menyebarkan informasi palsu.

Awal Mula Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi

Isu mengenai Ijazah Palsu Jokowi pertama kali muncul dari sejumlah pihak yang meragukan keaslian dokumen pendidikan Presiden RI ke-7 tersebut. Tuduhan ini menyebar luas di media sosial dan menimbulkan perdebatan sengit di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Salah satu yang sempat menjadi sorotan adalah klaim bahwa ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak terdaftar secara resmi.

Namun, pihak UGM telah membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa Joko Widodo memang merupakan alumni sah dari Fakultas Kehutanan angkatan 1980-an. Meski demikian, serangan dari sejumlah oknum tidak berhenti, bahkan berujung pada pelaporan hukum terhadap Jokowi.

Langkah Hukum Jokowi di Tengah Kisruh

Pada Rabu, 30 April 2025, Jokowi secara resmi mendatangi Polda Metro Jaya. Ia datang menggunakan mobil Toyota Innova bernomor polisi B 2329 SXI dan mengenakan batik cokelat. Presiden dikawal oleh Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) dan langsung menuju Gedung SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu).

Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengonfirmasi bahwa kedatangan Presiden adalah untuk melaporkan kasus ijazah palsu. Namun, Yakub belum merinci siapa saja pihak yang dilaporkan, meskipun menyebut bahwa ada empat orang yang berpotensi dijerat hukum.

“Sejauh ini, ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya,” ujar Yakub beberapa waktu sebelumnya.

Tim hukum Jokowi dikabarkan telah mengumpulkan berbagai alat bukti dan dokumen yang mengarah pada dugaan tindak pidana, termasuk pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks.

Perkembangan Terbaru dan Dampaknya

Langkah Jokowi ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap fitnah yang diarahkan pada kepala negara. Sebelumnya, pihak yang menuduh Jokowi dengan laporan palsu juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, seperti diberitakan dalam artikel Pelapor Ijazah Palsu Jokowi Jadi Tersangka.

Kisruh ini memperlihatkan bagaimana penyebaran hoaks dan tuduhan tidak berdasar bisa berdampak besar terhadap reputasi publik, bahkan hingga ke level kepala negara. Tak hanya itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya literasi digital dan penegakan hukum terhadap penyebaran berita palsu.

Kasus Ijazah Palsu Jokowi menjadi pelajaran penting bahwa kebenaran hukum harus ditegakkan melalui jalur resmi. Dengan adanya laporan langsung dari Jokowi ke Polda Metro Jaya, proses hukum diharapkan bisa mengurai siapa saja dalang penyebaran hoaks tersebut. Di tengah iklim politik yang memanas menjelang Pemilu, klarifikasi dan langkah hukum seperti ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas nasional dan kepercayaan publik.